By ADMINMARKET 
Pihak berwenang Thailand telah mendeportasi 40 orang dari etnis minoritas Uighur ke China bulan lalu. Sejak itu, para penegak hak asasi manusia (HAM) mengatakan bahwa setidaknya sebagian dari delapan orang Uighur yang masih berada dalam tahanan Thailand akan berisiko mengalami nasib yang sama.
Setelah berminggu-minggu membantah rencana memulangkan 48 orang Uighur yang ditahan sejak ditangkap karena masuk secara ilegal pada 2014, Thailand tiba-tiba menyerahkan 40 dari ke-48 orang itu ke China pada 27 Februari.
Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi HAM internasional mengecam keras Thailand karena memulangkan orang-orang Uighur ke China. Mereka menilai langkah Thailand itu melanggar dua hal. Pertama, kewajiban pada perjanjian internasional. Kedua, undang-undang negara itu yang dimulai pada 2023, yang melarang deportasi ke negara-negara di mana orang itu menghadapi kemungkinan besar akan dianiaya atau disiksa.
AS dan negara-negara lain telah menuduh China melakukan genosida terhadap minoritas muslim Uighur yang berbahasa Turki di Provinsi Xinjiang, di China barat. PBB berpendapat, perlakuan China mungkin kejahatan terhadap kemanusiaan. China membantah tuduhan tersebut.
Pemerintah Thailand dan China tidak mengatakan apa pun tentang delapan orang Uighur yang tidak dideportasi ke China bulan lalu. Kedua, pemerintah tidak merespons permintaan VOA untuk memberikan komentar.
Namun, organisasi HAM memberi tahu VOA bahwa mereka telah mengonfirmasi kedelapan orang tersebut tetap berada dalam tahanan Thailand — tiga dari mereka berada dalam tahanan imigrasi tanpa dakwaan, sedangkan lima lainnya menjalani hukuman penjara sejak 2020 karena perampokan dan upaya melarikan diri dari pusat penahanan.
Mereka mengatakan kelima orang yang di penjara menghadapi risiko terbesar untuk dideportasi setelah masa hukuman mereka berakhir.
Kannavee Suebsang, anggota parlemen yang beroposisi dan wakil ketua Komisi Urusan Hukum, Keadilan, dan HAM DPR kepada VOA mengatakan bahwa hukuman mereka berakhir pada 2029.
Organisasi HAM mengatakan kelima orang itu bisa menghadapi pemulangan paksa ke China jauh lebih awal jika nama mereka ditambahkan ke daftar tahanan yang diampuni raja Thailand pada hari libur kerajaan setiap tahun. [ka/uh]