Pemerintah Israel telah memberikan dukungan kepada pemukim Israel dalam upaya mereka mengusir warga Palestina dari Tepi Barat. Dukungan ini mencakup pengakuan resmi terhadap pemukiman yang sebelumnya dianggap ilegal dan perluasan wilayah pemukiman. Pada bulan Agustus 2024, pemerintah Israel mengumumkan pengakuan resmi terhadap lima pemukiman ilegal di Tepi Barat dan merencanakan perluasan lebih lanjut.
Selain itu, pemerintah Israel menyediakan berbagai insentif dan manfaat kepada pemukim untuk mendorong mereka pindah ke Tepi Barat. Insentif ini termasuk subsidi perumahan, keringanan pajak, dan investasi infrastruktur, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat kehadiran Israel di wilayah tersebut. B’Tselem
Tindakan ini telah memicu peningkatan kekerasan oleh pemukim terhadap warga Palestina. Pemukim, dengan dukungan negara, menggunakan berbagai cara untuk mengusir warga Palestina, termasuk vandalisme, penyerangan terhadap petani, dan perusakan properti. Menurut laporan Al Jazeera pada Maret 2025, pemukim Israel mengendalikan sekitar 14 persen tanah Palestina di Tepi Barat. Al Jazeera
Komunitas internasional secara luas menganggap pemukiman Israel di Tepi Barat ilegal berdasarkan hukum internasional. PBB dan organisasi hak asasi manusia telah berulang kali menyerukan Israel untuk menghentikan aktivitas pemukiman dan menghormati hak-hak warga Palestina.
Namun, pemerintah Israel terus mendukung dan memperluas pemukiman, yang memperumit upaya mencapai solusi damai dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
