Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya menyita perhatian publik dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian regional. Organisasi lintas negara Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Human Rights / APHR) secara resmi mengeluarkan pernyataan mengecam tindakan keras aparat keamanan terhadap para demonstran.
Konteks Demonstrasi
Demonstrasi yang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut dipicu oleh sejumlah isu seperti pemutusan hubungan kerja massal, kebijakan perpajakan yang memberatkan rakyat, serta kasus-kasus korupsi yang dianggap dibiarkan tanpa sanksi tegas. Mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, dan berbagai elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan keadilan sosial.
Namun sayangnya, unjuk rasa damai ini berubah menjadi bentrokan setelah aparat mulai menggunakan gas air mata, water cannon, dan kendaraan taktis untuk membubarkan massa.
Kecaman dari Parlemen ASEAN
APHR menilai tindakan aparat tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Organisasi ini menyebut bahwa kekerasan aparat dalam menangani aksi damai merupakan tanda kemunduran dalam komitmen negara terhadap hak asasi manusia.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kematian seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan, yang dilaporkan terkena tembakan gas air mata dari jarak dekat. Insiden ini menjadi simbol dari kegagalan aparat dalam menjaga keamanan tanpa mengorbankan nyawa warga sipil.
Pernyataan Tokoh Regional
Beberapa anggota parlemen dari negara ASEAN secara terbuka menyatakan sikap:
-
Maria Angelina Sarmento dari Timor Leste menyebut bahwa kematian Affan Kurniawan adalah sinyal bahaya terhadap ruang demokrasi di Indonesia. Menurutnya, negara semestinya melindungi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, bukan menindasnya.
-
Arlene Brosas, anggota parlemen dari Filipina, menyayangkan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh polisi. Ia menekankan bahwa aparat seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat intimidasi negara.
-
Wong Chen dari Malaysia juga menyoroti bahwa penindasan terhadap suara publik yang menuntut keadilan sosial hanya akan memperdalam krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Tuntutan dan Seruan APHR
Dalam pernyataannya, APHR mendesak Pemerintah Indonesia untuk:
-
Mengusut tuntas kasus kekerasan oleh aparat, termasuk kematian warga sipil;
-
Menjamin kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sesuai konstitusi dan standar internasional;
-
Membuka ruang dialog yang jujur antara pemerintah dan elemen masyarakat;
-
Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan relawan medis yang hadir di lapangan.
APHR juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari keberlangsungan pemilu, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan kritik dan perbedaan pendapat.
Penutup
Sorotan dan kecaman dari Parlemen ASEAN menjadi tamparan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi pendekatan dalam menangani aspirasi rakyat. Aksi damai tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Kematangan demokrasi justru ditentukan oleh kemampuan negara untuk mendengar dan merespons tuntutan rakyat secara adil dan manusiawi.
