Palestina Jadi Negara Berdaulat: Seperti Apa Wujud Sebenarnya?

Isu kedaulatan Palestina telah menjadi salah satu konflik geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan di dunia modern. Sejak Deklarasi Balfour tahun 1917, hingga perang demi perang yang terjadi sepanjang abad ke-20 dan ke-21, rakyat Palestina terus memperjuangkan hak mereka atas tanah, identitas, dan kedaulatan. Namun, ketika muncul pernyataan atau harapan bahwa “Palestina jadi negara berdaulat,” pertanyaannya adalah: seperti apa sebenarnya wujud kedaulatan tersebut? Apakah hanya simbolik, atau benar-benar operasional?

Apa Itu Negara Berdaulat?

Secara internasional, negara berdaulat memiliki empat elemen utama:

1. Wilayah yang diakui secara jelas.

2. Penduduk tetap.

3. Pemerintah yang efektif.

4. Kemampuan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

Palestina saat ini mengklaim wilayah di Tepi Barat (West Bank), Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kedaulatan atas wilayah ini masih sangat terbatas karena:

• Pendudukan militer dan pemukiman Israel di Tepi Barat.

• Blokade darat, laut, dan udara atas Gaza oleh Israel dan Mesir.

• Status Yerusalem yang disengketakan.

Status Palestina di Dunia Internasional

Palestina belum sepenuhnya diakui sebagai negara berdaulat oleh semua anggota PBB, tetapi telah meraih beberapa pencapaian penting:

• ✅ Status “Non-Member Observer State” di PBB sejak tahun 2012 (sejajar dengan Vatikan).

• ✅ Diakui oleh lebih dari 130 negara sebagai negara merdeka.

• ✅ Memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara dan organisasi internasional.

• ✅ Menjadi anggota organisasi multilateral seperti UNESCO dan Interpol.

Namun, Palestina belum menjadi anggota penuh PBB karena veto dari anggota tetap Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat.

Dua Pemerintah, Satu Bangsa: Siapa yang Memerintah?

Situasi politik internal Palestina juga kompleks:

• Otoritas Palestina (PA): Mengontrol sebagian Tepi Barat, dipimpin oleh Fatah dan Mahmoud Abbas.

• Hamas: Mengontrol Jalur Gaza secara de facto sejak 2007.

Kondisi ini menyebabkan fragmentasi kekuasaan. Banyak kalangan mempertanyakan efektivitas pemerintahan jika Palestina benar-benar menjadi negara berdaulat: Apakah bisa ada satu otoritas tunggal yang stabil dan mewakili semua rakyat Palestina?

Realitas di Lapangan: Tantangan Menuju Kedaulatan

Meskipun pengakuan internasional penting, kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh pengakuan simbolik, tetapi juga oleh kontrol nyata di lapangan. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi Palestina:

1. Kontrol Wilayah

• Israel mengontrol perbatasan, ruang udara, dan akses ke laut.

• Permukiman ilegal Israel terus meluas di Tepi Barat.

• Tembok pemisah (separation barrier) membatasi mobilitas warga Palestina.

2. Kebebasan Ekonomi

• Ekonomi Palestina sangat tergantung pada Israel.

• Pembatasan ekspor/impor, pembatasan pergerakan, dan konflik berkepanjangan menghambat pertumbuhan.

3. Pertahanan dan Keamanan

• Palestina tidak memiliki militer reguler.

• Koordinasi keamanan di Tepi Barat sebagian besar dilakukan bersama Israel.

• Jalur Gaza sering kali menjadi titik konflik bersenjata antara Hamas dan Israel.

4. Yerusalem Timur

• Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan.

• Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai “ibu kota abadi dan tak terbagi”.

• Mayoritas negara masih menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan.

Bagaimana Jika Palestina Jadi Negara Berdaulat Secara Penuh?

Jika Palestina diakui secara penuh oleh PBB dan memiliki kendali penuh atas wilayahnya, maka dampaknya bisa sangat besar:

• ✅ Bisa mengontrol penuh wilayah, perbatasan, dan ekonomi.

• ✅ Bisa memiliki angkatan bersenjata resmi.

• ✅ Mampu menandatangani perjanjian internasional sebagai negara penuh.

• ✅ Lebih kuat dalam menuntut keadilan internasional di forum seperti Mahkamah Internasional.

• ✅ Dapat membuka peluang rekonsiliasi politik internal dan pembangunan institusi negara.

Namun semua ini bergantung pada:

• Solusi politik antara Israel dan Palestina.

• Kompromi atas isu-isu utama: status Yerusalem, batas negara, pengungsi, dan keamanan.

• Tekanan diplomatik internasional — terutama dari negara-negara besar dan organisasi multilateral.

Penutup: Kedaulatan Palestina, Antara Harapan dan Kenyataan

Palestina telah lama menunjukkan tekad dan kapasitas untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Mereka memiliki pemerintahan, rakyat, budaya, dan klaim wilayah yang sah. Namun, selama masih ada pendudukan, blokade, dan konflik internal, wujud kedaulatan Palestina masih bersifat terbatas dan simbolik.

Harapan rakyat Palestina tidak hanya sebatas pengakuan simbolis, tetapi juga kendali nyata atas tanah air mereka, kebebasan untuk bergerak, berdagang, belajar, dan hidup dalam damai. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan komitmen politik dari kedua belah pihak dan dorongan internasional yang kuat.